Geber Reformasi Birokrasi Korps Adhyaksa, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Targetkan 85 Persen Satker Raih Zona WBK dan WBBM
PATROLIBINS.CO.ID, JAKARTA - Wakil Jaksa Agung yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr Setia Untung Arimuladi menggeber pelaksanaan reformasi birokrasi di Korps Adhyaksa.
Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) itu menargetkan, tahun ini sebanyak 85 persen Satuan Kerja (Satker) di seluruh Kejaksaan mesti meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Setia Untung Arimuladi menyampaikan, sebanyak 296 Satker Kejaksaan Republik Indonesia, diusulkannya meraih WBK dan WBBM itu.
Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) yang diketuai oleh Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan, usulannya itu telah disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku Tim Penilai Nasional (TPN).
“Usulan itu melonjak 76 persen lebih satuan kerja yang diusulkan pada tahun lalu. Pada tahun 2020 ini, Saya ingin agar target minimal 85 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Ini menunjukkan bukti komitmen dan konsisten untuk melakukan perubahan,” tutur Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Kamis (06/08/2020).
Lebih lanjut, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini yakin, jajarannya mampu mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersebut. Karena itu, Untung berharap, para Pimpinan Satker Kejaksaan di daerah bekerja keras dan menjaga integritas, guna menghindari kebiasaan kebiasaan lama yang nyaman di zonanya.
“Saya mengingatkan, keseluruh jajaran agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” ujar Setia Untung Arimuladi.
Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini menegaskan, pelaksanaan perkembangan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada pembangunan Unit-Unit Kerja sebagai Miniatur Reformasi Birokrasi.
Kinerja Unit-Unit Kerja itu, menurutnya, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas, telah dilakukan secara massif.
“Pada tahun 2018 kita telah membawa Badan Diklat Kejaksaan meraih predikat WBK dan tahun 2019 meraih WBBM. Karenanya, untuk membangun Unit Kerja Zona Integritas WBK/WBBM dibutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan sebagai Role Model dalam melakukan perubahan secara berkelanjutan. Baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah,” tutur Untung.
Pria flamboyan berkumis lebat ini menyatakan, setiap Tim Kerja juga mesti memantau hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya, harus menunjukkan tren positif.
“Semua ini harus dilakukan dengan baik, agar kriteria yang dipersyaratkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional,” ujar Untung.
Setia Untung Arimuladi mengingatkan, masing-masing Satker agar memanfaatkan momentum dengan baik.
“Untuk perubahan ini menuju Kejaksaan yang lebih baik lagi, dan meraih pemulihan kepercayaan publik,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada Tahun 2019 Satker yang meraih predikat WBK di Kejaksaan ada sebanyak 50 Satker dari 168 yang diusulkan. Sedangkan yang meraih WBBM ada 5 Satuan Kerja dari 13 unit satuan kerja yang diusulkan.
Sedangkan Tahun 2020 ini, yang telah lolos melalui penilaian Tim Penilai Internal (TPI) yang diajukan ke TPN berjumlah 296. Yang terdiri dari Unit Satuan Kerja menuju WBBM sebanyak 55 Satker dan WBK 241 Satker. Diantaranya Unit Kerja Eselon 1 yang diajukan, mendapat penilaian 4 Satuan Kerja menuju WBK. Dan 1 Satuan Kerja menuju WBBM.
Salah satu Satker yang telah berjibaku menjadikan kantornya sebagai Zona Integritas menuju WBK yakni Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kejati Papua Barat).
Sejak kantor Kejati itu berdiri pada awal Januari 2020, ada banyak keterbatasan yang dihadapi. Namun gebrakan Yusuf selaku Kepala Kejati Papua Barat (Kajati Papua Barat), sudah banyak diapresiasi.
Tidak saja dari warga Papua dan Tokoh Masyarakat di sana, Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua, Pimpinan Kejaksaan Agung serta Forkopimda setempat pun memberikan pujian yang sama.
Betapa tidak, mulai pemanfaatan teknologi informasi, dengan pembuatan website sebagai sarana informasi, membuat Program Jaga Desa, Bakti Sosial selama Covid-19, Laporan Strategi Kepemimpinan, serta Sosialisasi Penegakan Hukum dengan pendekatan kearifan lokal, terus dilakukan. Tentu, tanpa menanggalkan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai Institusi Penegak Hukum.JON. (*)