 |
| FGD DEPUTI VI KEMENKO POLHUKAM Mempertajam Rekomendasi Kebijakan K/L Bidang Kesatuan Bangsa |
PATROLI BINS.CO.ID, JAKARTA - Kedeputian VI Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam kembali menggelar FGD tim perumus, dalam rangka mempertajam rekomendasi terhadap 12 isu strategis kepada Kementerian dan Lembaga terkait bidang Kesatuan Bangsa.
“Tim perumus dan tim ahli dihadirkan kembali dalam acara FGD ini untuk memberi saran, masukan, dan tanggapan untuk semakin mempertajam, agar rekomendasi yang dihasilkan bersifat aktual, konstruktif, dan implementatif baik konseptual maupun problematik,” ujar Deputi VI, Dr. Janedjri M. Gaffar.
Demikian disampaikannya pada FGD Finalisasi Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa yang berlangsung 20-22 November 2020 di Jakarta.
Khusus dalam FGD kali ini, Mantan Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, hadir untuk mengkritisi rekomendasi yang sedang dirumuskan, sekaligus memberi masukan demi mempertajam rekomendasi.
“Isu moderasi beragama adalah isu yang strategis karena masuk ke RPJMN jadi semua Kementerian/ Lembaga punya tugas menjaga cara beragama kita agar moderat. Saya lihat rekomendasi yang dihasilkan sejauh ini cukup memadai, terutama dalam hal terkait moderasi beragama,” ujar Lukman Hakim.
Mantan Wakil Ketua MPR itu memberi pandangan dan masukan penajaman atas rekomendasi terkait moderasi beragama, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Pilkada.
“Proses diskusi berjalan hangat dan dinamis, karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil konsultasi publik, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga tersebut,” ujar Dr Ali Safa’at, pakar hukum Tata Negara yang merupakan anggota tim perumus.
Kegiatan Konsultasi Publik yang diawali di Sumatera Barat pada 16 September lalu, menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa.
Selanjutnya, rencananya pada Desember 2020, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa akan disampaikan oleh Kemenko Polhukam kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional.
Hadir dan terlibat aktif dalam diskusi ini; Staf Khusus Menko Polhukam Imam Marsudi dan Rizal Mustary, Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Cecep Agus Supriyanta, Asdep Koordinasi Memperteguh Kebangsaan, Temmanengnga, Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Brigjen Mar. Agus Sulistyo, Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara, Brigjen TNI Rufbin Marpaung, Sekretaris Deputi VI, Brigjen Pol Puja Laksana.
Narasumber akademisi antara lain Dr Moh Ali Safa’at, Dr Khairul Fahmi, Helmi Hidayat, Charles Simabura, dan Khoirunnisa Nur Agustyati. (*)