 |
| Ramah Tamah dengan Walikota, Ketua DPD RI Siap Dukung Pembangunan Sorong |
PATROLI BINS, SORONG - Sambutan hangat didapatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat beramah tamah dengan dengan Walikota Sorong Drs. Ec Lambertus Jitmau, SE, MM di Gedung Samu Siret, Kantor Walikota Sorong Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (1/2/2021) malam.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla yang datang dengan rombongan senator menyatakan siap mendukung pembangunan Kota Sorong.
Menurutnya, posisi Kota Sorong yang terletak di antara jalur strategis yang menghubungkan Papua Barat dan Papua, sangat bermanfaat bagi perekonomian.
"Keunggulan letak yang strategis ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Untuk itu, perlu dibangun dan dikembangkan Kawasan pusat bisnis dan permukiman baru," katanya.
Senator asal Jawa Timur ini menegaskan DPD siap mendukung pengembangan Kota Sorong. Menurutnya, DPD RI yang merupakan wakil daerah akan selalu mendukung kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"DPD RI akan mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan slogan kami, Dari Daerah untuk Indonesia, karena wajah Indonesia dihiasi wajah 34 provinsi di Indonesia," tuturnya.
LaNyalla menilai salah satu sektor yang dapat dimaksimalkan Kota Sorong adalah sektor pariwisata. Sebab, salah satu alasan banyaknya orang berkunjung ke Sorong adalah karena kota ini menjadi pintu gerbang Raja Ampat.
"Selain itu, Sorong juga mampu menghadirkan berbagai macam jenis wisata yang menakjubkan mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan lainnya," katanya.
Untuk memperkuat hal tersebut, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu meminta agar kemajemukan yang telah terbentuk di Sorong untuk dijaga. Apalagi, kemajemukan adat dan agama di tempat ini sudah teruji.
Ditambahkannya, untuk menjaga kerukunan itu diperlukan sikap toleransi sebagai sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama.
"Situasi kondusif tentu akan membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat bersama Papua sebagai dua provinsi yang memperoleh status Otonomi Khusus," katanya.
Dijelaskan LaNyalla, DPD RI memberikan perhatian kepada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Sementara Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, berharap aspirasi yang disampaikannya bisa direalisasikan. Menurutnya, kota yang terbentuk 20 tahun lalu sebagai daerah otonom dengan kepemilikan APBD terkecil, kurang dari satu triliun, ingin dimajukan dengan pemekaran wilayah.
Harapannya, terjadi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
"Setiap DPD berkunjung, kami selalu sampaikan aspirasi, tapi sayang aspirasi itu tak kunjung tiba. Kami menangis terus, kami menangis terus, karena kepada siapa lagi akan kami sampaikan keinginan itu," kata Lambertus.
Menurutnya, pemekaran yang dimaksud adalah pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Untuk mencapai itu, semua persyaratan sudah diserahkan.
"Kami perjuangkan pembentukan Papua Barat Daya sudah selama 16 tahun. Padahal semua persyaratan yang diminta sudah kami berikan, tapi apa yang kami terima hingga saat ini," ucapnya.
Menurutnya, pulau besar yang berada di paling timur Indonesia itu diberi jatah pemekaran tiga provinsi. Salah satunya Papua Barat Daya.
"Saya minta satu saja, saya minta dengan hormat, sekali lagi saya minta dengan hormat. Pak Ketua DPD RI tolong perjuangkan, karena kami butuh. Kepada siapa lagi yang akan kami mengadu, kepada siapa lagi kami menangis, hanya kepada Ketua DPD RI yang bisa menyampaikan aspirasi kami," tutur Walikota Sorong yang telah menjabat dua periode itu.(*)