 |
| Cipayung Plus Gelar FGD Bahas Kajian Kenaikan BBM |
PATROLI BINS, MEDAN - Organisasi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar forum diskusi grup (FGD) serta mengaji beberapa kebijikan pemerintah di Kafe Intermezzo, Jalan Setiabudi, Selasa (6/9) sore.
Dalam forum diskusi grup itu hadir sejumlah elemen organisasi yang tergabung Cipayung Plus seperti PMKRI, HMKI Sumatera Utara, GMNI Sumatera Utara, HMI Sumatera Utara dan KAMMI.
"Hari ini kita melakukan kajian-kajian intelektual terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tanpa harus turun ke jalan," kata Ketua GMNI Sumut, Daniel Sigalingging.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dengan menaikan harga BBM adalah momen yang sangat tidak tepat. Terlebih, masyarakat Indonesia baru saja mencoba pulih dan berusaha bangkit dari pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda.
"Pemerintah bukannya mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, justru negara melalui kebijakannya jelas tidak mensejahterakan masyarakat," tuturnya.
Pemerintah hari ini, Daniel mengungkapkan kenaikan BBM itu dikarenakan naiknya harga minyak dunia dan juga adanya mafia migas dan tidak tepatnya sasaran BBM subsidi.
Daniel menyebutkan, bahwa pemerintah justru membuka kesalahan mereka yang tidak mampu mengendalikan mafia migas. Dan tidak mampu memberikan Subsidi BBM tepat sasaran.
"Tetapi kebijakan yang diambil pemerintah bukan bagaimana agar BBM ini tepat sasaran tetapi menaikkan harga BBM yang jelas-jelas menaikkan penderitaan rakyat," ucapnya.
" Setelah kita lakukan kajian bahwa hari ini pemerintah bukan mengambil kebijakan Pemulihan Ekonomi masyarakat. Pemerintah justru seolah-olah menaikkan penderitaan rakyat setinggi leher. Masyarakat semakin tercekik. Belum lagi kita pilih dari Pandemi, pemerintah justru menaikkan BBM," sambungnya.
Daniel pun menyentil kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menurutnya kurang tepat sasaran.
" Pemerintah mengatakan bahwa yang mendapat BLT adalah yang bergaji 3,5 juta ke bawah. Apakah pemerintah berpendapat yang bergaji 3,5 juta ke atas tidak berdampak dari kenaikan BBM," sebutnya.
Maka, atas dasar penolakan kenaikan BBM inilah, pihak Cipayung Plus Sumut akan melakukan aksi ke Gedung DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan BBM.
" Terkait kenaikan harga BBM kita akan membuat kajian ilmiah dari FGD kita ini dan akan kita berikan kepada pimpinan-pimpinan kita yang sedang enak-enakan tidak merasakan dampak BBM yaitu kepada pemerintah baik provinsi DPRD, DPR RI sampai presiden kita akan memberikan kajian kita terkait bagaimana kenaikan BBM ini dan kita berharap bahwa pemerintah juga turun," pungkasnya.
(Leodepari)