 |
| PJ Wali Kota Bekasi Hadir Rakor Pemantauan Dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi |
PATROLI BINS, JAKARTA - Rapat Kordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 bertempat di Aula Nonon Sonthanie Pemerintah Kota Bekasi. Di hadiri langsung bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Laksmi Indriyah, Kasatgas Pencegahan Wilayah II Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia serta para pejabat Eselon II, III. Selasa (10/10/23).
Diketahui bersama bahwa komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi atau arahan maupun peraturan perundang-undangan.
Rapat Kordinasi hari ini pada materi area optimalisasi pajak daerah dan area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Area pengelolaan BMD di fokuskan pada indikator yaitu pengamanan fisik dan hukum BMD serta penertiban BMD berupa PSU.
Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad, permasalahan korupsi ini berharap Kota Bekasi dapat memenuhi semua indikator yang ditetapkan dalam MCP KPK tahun 2023 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan benar. Diketahui bersama capaian MCP Pemerintah Kota Bekasi yang diakses melalui Jaga.Id sampai awal bulan Oktober ini telah mencapai 50,94%.
Pencegahan korupsi ini kita berharap bersama untuk bisa mematuhi apa yang menjadi ketentuan dalam pelaporan yang jelas, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban melainkan ini menjadi komitmen dan budaya bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam pencegahan terjadinya tindakan korupsi.
“Rapat evaluasi ini adalah kita bersama memantau apa yang menjadi program pemberantasan korupsi terintergarsi tahun 2023, memperkuat upaya pencegahan korupsi daerah sehingga akhir tahun 2023 Pemerintah Kota Bakasi dapat mencapai hasil evaluasi MCP KPK yang lebih baik dari tahun sebelumnya.” Tandasnya.
Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad berharap rapat koordinasi ini harus menimbulkan output yang baik, pencegahan yang kuat dari korupsi harus mampu berkomitmen bersama dalam litas sektor, mempunyai integritas yang tinggi apa yang menjadi pemberantasan korupsi.
Red/Humas