 |
| Ketua DPRD Terima BMPS PPDB Kota Bekasi Harus Lebih Baik |
PATROLI BINS, KOTA BRKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi HM Saifuddaulah menerima kunjungan jajaran pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta ( BMPS ) Kota Bekasi dalam rangka p persiapan PPDB (penerimaan peserta didik baru) tahun ajaran baru 2024-2025.
Dalam audiensi tersebut ada beberapa aspirasi yang disampaikan BMPS kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi, yaitu berkenaan dengan pola sistematis Dinas Pendidikan dalam menjalankan prosedur PPDB Online tahun ajaran 2024-2025.
“Harapan BMPS, agar PPDB tahun ini (2024, red) lebih baik, tertib dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka juga meminta DPRD untuk mengawali semua proses dan mekanisme PPDB secara online, serta keberpihakan pada perguruan swasta,” papar Saifuddaulah.
Ketua DPRD menerima kunjungan audiensi BMPS, didampingi Wakil Ketua II Tahapan Bambang Sutopo dan Wakil Ketua III H. Edi, di kantor ruang aspirasi Ketua DPRD di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahyu, Bekasi Timur, Jumat (31/5).
Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini, menjelaskan tentang prosedur PPDB yang akan dijalani oleh Dinas Pendidikan, mengenai persiapan pelaksanaan PPDB Online 2024-2025.
Segala Aspirasi yang disampaikan oleh pihak BMPS telah diterima oleh Pj. Wali Kota Bekasi dengan tindak lanjut secara teknis akan diserahkan kepada komisi 4, sesuai tugas pokoknya dan akan disampaikan kepada PJ. Wali Kota Bekasi untuk ditindaklanjuti Dinas Pendidikan.
“Hakikatnya, aspirasi yang disampaikan BMPS itu untuk kebaikan peserta didik dan anak-anak pelajar Kota Bekasi. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah karena PPDB online yang sering bermasalah. Kami sampaikan bahwa sejauh mana teknis dan mekanisme tidak menabrak aturan yang berlaku, maka dapat dijalankan secara bersama antara Disdik dan BMPS. Perlu kerja sama dan saling memahami antarkeduanya,” pungkas Saifuddaulah.
Sementara Ketua BMPS Kota Bekasi Ir. Roos Pudio Bayu Sasongko, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, beberapa aspirasi yang disampaikan BMPS terkait dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ajaran 2024-2025 itu, telah dibahas lebih detail oleh BMPS bersama dengan Disdik.
Aspirasi dan masukan yang disampaikan justru bermaksud untuk mendorong layanan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya pada pelaksanan PPDB online. Harapanya agar PPDB tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin, serta terjadi pemerataan sekolah negeri dan swasta sesuai wilayah,” papar Ketua BMPS Roos Pudio Bayu.
Sementara itu, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly menyampaikan bahwa nota kesepahaman yang sebelumnya dibuat masih berlaku hingga tahun 2025. Salah satu poin terkait siswa dari keluarga miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri diberikan bantuan oleh Pemkot untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Meskipun demikian, kata Ayung, perlu diberikan batasan sesuai dengan daya tampung sekolah negeri.
“Makanya di MoU itu kita menambahkan batasan siswa yang masuk ke sekolah negeri, dipertegas di MOU itu. Jadi kita berharap bagaimana ada ketegasan yang kita sepakati bersama,” katanya.
Poin berikutnya penyampaian permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) selama proses PPDB. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada intervensi dari pihak luar terhadap pelaksanaan PPDB Daring di Kota Bekasi.
“Salah satunya dengan pendampingan kejaksaan, jika lewat itu berarti kita proses. Yang kedua, kita akan melakukan monitoring bersama,” ucapnya.
Setelah Adendum MoU selesai disusun, akan dilakukan simulasi dan ditandatangani oleh Pj wali kota. Alternatif lain yang disampaikan oleh BMPS yakni kesiapan sekolah swasta menggratiskan pendidikan siswa, dengan catatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sama dengan yang diterima oleh sekolah negeri. Beberapa sekolah swasta disebut telah siap menjalankannya 100 persen.
“Dan itu kita sudah sosialisasikan ke teman-teman. Kalau uji coba misalkan satu sekolah satu kecamatan, sudah siap. Sudah banyak kok yayasan-yayasan yang siap,” tambahnya. Selain dengan Pj wali kota, di situ juga telah diadakan pertemuan dengan Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi untuk membahas hal ini
anto