Kemen Lingkungan Hidup Menetapkan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Menjadi Tersangka.

Karena pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi baru tahap pengkajian ataupun mencari solusi-solusi, artinya yang membuat persoalan baru ketika TPA Burangkeng ditutup, sehingga tidak ada tempat pembuangan sampah masyarakat pasar, kawasan industri atau pabrik.

Jonly Nahampun menyatakan prihatin terhadap pendekatan penegakan hukum yang dilakukan PPNS Gakkumudu Kementerian Lingkungan Hidup yang menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menjadi tersangka.

Seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan pemerintah daerah lainnya memberikan solusi dan membantu anggaran maupun teknologi.

“Penetapan tersangka itu, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi ke depannya menjadi Dinas angker. Mungkin tidak ada yang mau ditempatkan di sana, karena takut akan jadi tersangka, sebab masalah pencemaran sudah terjadi sejak lama. Pasti takut, sehingga akan menolak untuk ditempatkan di sana karena rentan akan ditersangkakan, ” katanya

Jonly meminta agar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang maupun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dapat membantu ataupun memberikan pembelaan terhadap kasus itu.

Karena ini permasalahan Pemda Kabupaten Bekasi, seharusnya ditangani bersama bukan hanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai beban menangani dan bertanggung jawab persoalan sampahApalagi penetapan tersangka, terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup TPA Burangkeng yang memang menuai protes dari kalangan masyarakat ataupun aktifis di Kabupaten Bekasi selama ini.

Polemik ataupun persoalan masalah sampah yang berdampak terhadap pencemaran, hampir terjadi di seluruh daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Indonesia karena sampai saat ini penanganannya belum ada yang maksimal karena keterbatasan teknologi pengelolaan sampah dan anggaran 

Saya berharap pengelolaan Sampah dapat melbatkan Kementrian yang terkait, pungkas john .

Red